Menyongsong Hari Anak Nasional 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menyelenggarakan kegiatan Advokasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Kegiatan berlangsung pada 6 Juli 2026 di Ruang Parahita Eka Praja, Kantor DP3AP2KB Semarang, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, tokoh agama, kelompok pemuda, hingga forum anak dan remaja.
Hadir dalam forum tersebut, Dr. Rizka Ayu Setyani, SST, MPH., mewakili Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender (PPKG) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret (LPPM UNS). Kehadiran UNS menegaskan peran penting akademisi dalam memperkuat advokasi berbasis bukti dan memperluas jejaring kolaborasi untuk perlindungan anak.
Materi kunci yang dibahas menyoroti dua isu utama. Pertama, situasi HIV pada remaja yang dipaparkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Data menunjukkan bahwa hingga triwulan II tahun 2026 terdapat 2.438 kasus baru HIV di Jawa Tengah, dengan jalur penularan dominan melalui kontak seksual berisiko. Fakta ini menegaskan perlunya intervensi berbasis bukti, seperti edukasi kesehatan reproduksi, tes HIV, terapi ARV, penggunaan kondom, serta pemanfaatan PrEP dan PEP untuk populasi berisiko.
Kedua, materi mengenai orientasi seksual dan kerentanan perilaku seksual berisiko yang disampaikan oleh psikolog klinis. Paparan ini menekankan bahwa orientasi seksual bukanlah penyebab langsung perilaku berisiko. Faktor psikososial, stigma, diskriminasi, serta tekanan dari kelompok sebaya justru lebih berpengaruh dalam mendorong remaja terlibat dalam perilaku seksual berisiko. Pendekatan berbasis trauma, pendampingan afirmatif, serta dukungan keluarga dan komunitas menjadi kunci dalam melindungi remaja dari dampak negatif.
Sesuai dengan kepakarannya di bidang asuhan kebidanan rentan, khususnya tentang pencegahan HIV pada remaja berbasis digital, Dr. Rizka menemukan relevansi kuat dengan topik yang dibahas. “Advokasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. UNS melalui PPKG berkomitmen untuk terus mendukung perlindungan anak dan pencegahan perilaku berisiko, termasuk melalui pendekatan digital yang relevan dengan kehidupan remaja saat ini,” ungkapnya.
Partisipasi PPKG LPPM UNS dalam kegiatan ini membawa dampak strategis yang signifikan, yaitu: (1) Memperkuat riset terkait kesehatan reproduksi remaja, HIV, dan perlindungan anak agar menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data; (2) membuka ruang kolaborasi lintas sektor dengan OPD, LSM, komunitas, dan kelompok pemuda untuk memperluas jejaring advokasi; (3) Mendorong integrasi kurikulum di bidang kependudukan dan gender agar mahasiswa UNS memperoleh perspektif yang komprehensif tentang isu perlindungan anak. Keempat, mempertegas peran akademisi sebagai mitra pemerintah dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan anak dan remaja.
Kegiatan ini diakhiri dengan penyusunan rencana tindak lanjut bersama, yang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak dan remaja di Jawa Tengah.